Jambidalamberita.id, BATANG HARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Pola Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari, Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 11.15 WIB.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Batang Hari Rahmat Hasrofi, SE, didampingi, Wakil Ketua II DPRD Dr. H. M. Firdaus, MARS, Sekretaris DPRD M. Ali, SE.derta Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar
Paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Mula P. Rambe, jajaran kepala OPD, para camat, kepala desa, pimpinan instansi vertikal, perbankan, organisasi perempuan, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Rahmat Hasrofi menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum. Dari total 35 anggota DPRD, sebanyak 22 anggota menandatangani daftar hadir sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan sesuai tata tertib yang berlaku.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh undangan yang hadir serta menegaskan bahwa agenda rapat merupakan tahapan penting dalam pembahasan Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar menyampaikan jawaban pemerintah atas seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Ia mengapresiasi berbagai saran, kritik, dan masukan yang dinilai menjadi bagian dari sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan berbagai pandangan, saran, dan masukan terhadap Nota Pengantar LKPD Tahun Anggaran 2025," ujar Bakhtiar.
Dalam tanggapannya terhadap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pemerintah menyatakan sependapat mengenai pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai terobosan dan inovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah secara optimal.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), pemerintah menjelaskan bahwa upaya optimalisasi objek pajak telah dilakukan melalui pendataan ulang perusahaan-perusahaan di Kabupaten Batang Hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak daerah.
Sementara terhadap Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pemerintah memberikan penjelasan mengenai sejumlah isu yang menjadi perhatian, di antaranya kesadaran membayar pajak, beban keuangan daerah, serta pengelolaan belanja.