Tito menegaskan bahwa meskipun pemerintah menghormati keputusan partai politik, retret ini merupakan agenda nasional yang berorientasi pada peningkatan kapasitas kepala daerah.
“Program ini tidak berkaitan dengan politik, melainkan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan kepala daerah dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Kesempatan Berharga yang Terlewatkan
Mendagri juga mengingatkan bahwa kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan kesempatan penting untuk memperluas jaringan, memahami kebijakan nasional secara lebih mendalam, serta berdiskusi langsung dengan para menteri dan gubernur.
“Ketidakhadiran mereka berarti kehilangan peluang berdialog dengan pejabat pusat, membangun relasi strategis, serta memperkaya wawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” kata Tito.
Ia pun menekankan bahwa meskipun kepala daerah terpilih melalui partai politik, tanggung jawab utama mereka tetap kepada masyarakat yang telah memilih mereka.
“Setelah terpilih, mereka harus berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas dan melayani rakyat, bukan hanya mengikuti arahan partai politik,” pungkasnya.
