Jambidalamberita.id, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi menyatakan komitmen untuk menindak tegas seluruh pelaku aksi geng motor menyusul maraknya laporan penyerangan dan tawuran yang meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Provinsi Jambi yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, para bupati dan wali kota, perwakilan TNI, pimpinan OPD terkait, tokoh agama, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat.
Dalam rapat lintas sektoral itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama bertajuk "Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi." Komitmen tersebut menjadi wujud kesungguhan pemerintah dan seluruh lembaga negara dalam memberantas segala bentuk aktivitas geng motor yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Gubernur Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda akan mengambil langkah tegas terhadap maraknya aksi berandalan bermotor yang belakangan telah meresahkan masyarakat bahkan menimbulkan korban jiwa. Selain penegakan hukum, pemerintah juga akan melakukan pembinaan terhadap pelaku yang masih berstatus pelajar melalui Program Sekolah Rakyat.
Menurut Al Haris, persoalan geng motor tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Pemerintah juga harus hadir memberikan solusi melalui pembinaan, terutama bagi pelaku yang masih berusia sekolah, dengan melihat akar persoalan yang melatarbelakangi mereka bergabung dalam kelompok tersebut.
"Kita menolak keberadaan geng bermotor. Sebagian besar mereka ini masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata seluruh anak-anak geng bermotor yang ada di Jambi. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pembinaan melalui Program Sekolah Rakyat sebagai upaya mengembalikan para remaja ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik," ujar Al Haris.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong munculnya kelompok geng motor adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home.
"Kemarin kita sudah ada yang kita masukkan ke Sekolah Rakyat. Anak ini bapaknya di penjara karena awalnya broken home. Artinya, kalau anak-anak ini dijamin kehidupannya, diawasi dan dididik kembali, nanti kita minta mereka sekolah di sana. Yang tadinya di rumah kurang tersedia makanan, mungkin karena broken home dan makan susah, sekarang ada Sekolah Rakyat. Langkah dari Kapolda sudah dimulai, kita tidak boleh mundur lagi," katanya.
Al Haris menegaskan, keberadaan geng motor tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merusak masa depan generasi muda dan mengancam keselamatan masyarakat.
"Tidak boleh ada geng motor. Geng motor merusak mental anak-anak kita, dan korbannya tidak bisa ditebak, bisa anak kecil maupun orang tua. Ketika mereka sudah kalap, mereka bisa berbuat apa saja. Hari ini kita membuat komitmen bersama. Kita tidak hanya berkolaborasi, tetapi akan berorkestrasi bersama," tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi bersama mengatasi persoalan geng motor di Provinsi Jambi.