Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung pernyataan Bob dan mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk melihat iktikad baik dari Komisi II dalam menyelesaikan persoalan mafia tanah.
"Komisi II telah menerima lebih dari 60.000 laporan terkait sengketa tanah. Banyak kasus yang hingga kini belum terselesaikan," ujar Dede.
Ia meminta Kementerian ATR/BPN memanfaatkan kehadiran para kepala kantor wilayah (kanwil) dan kantor pertanahan (kantah) yang hadir dalam rapat untuk menyusun langkah konkret. Dede juga menegaskan bahwa Komisi II akan terus memantau dan meminta laporan progres setiap dua hingga tiga bulan ke depan.
"Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan, ada perkembangan signifikan sehingga laporan-laporan masyarakat dapat terselesaikan," lanjutnya.*
