Jambidalamberita.id,Jakarta-Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, angkat bicara terkait wacana pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum tahun 2028.
Basuki menegaskan bahwa kebijakan ini masih berupa usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dorongan Percepatan Pembangunan Kedutaan di IKN
Menurut Basuki, pengajuan fasilitas lahan gratis bagi kedutaan asing bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor-kantor diplomatik di IKN. Langkah ini sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
"Saya tegaskan bahwa keputusan ini bukan di tangan saya. Saya hanya mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai bagian dari strategi untuk menarik minat mereka lebih cepat," ungkap Basuki dalam pernyataan resminya, Senin (17/2/2025).
Ia menambahkan bahwa dengan target operasional IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, seharusnya pembangunan kantor-kantor kedutaan asing juga mulai berjalan di wilayah tersebut.
Untuk mendukung rencana tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan difungsikan sebagai lokasi diplomatic compound.
Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha di IKN
Selain wacana lahan gratis untuk kedutaan asing, Basuki juga menyampaikan bahwa pelaku usaha yang menjadi penyewa (tenant) di IKN akan mendapatkan insentif berupa pembebasan pajak selama dua tahun.
"Kami akan sangat senang jika ada pelaku usaha dengan jiwa wirausaha yang tertarik berinvestasi di IKN. Untuk tenant yang ada di sini, kami akan memberikan pembebasan pajak selama satu hingga dua tahun," jelasnya dalam pernyataan yang dikutip dari Antara.
Saat ini, sebanyak 42 tenant telah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar rumah susun (rusun) dan apartemen maupun di gedung Kementerian Koordinator, menawarkan berbagai layanan bagi pengunjung.
