JAMBI DALAM BERITA.ID, KOTA JAMBI – Kelangkaan gas subsidi di Kota Jambi terus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah. Komisi II DPRD Kota Jambi menyoroti permasalahan ini dan mendorong solusi jangka panjang berupa perluasan jaringan gas (jargas) rumah tangga agar distribusi energi lebih merata.
Pada Selasa (14/1/2025), Komisi II DPRD Kota Jambi menggelar pertemuan dengan PT Jambi Inti Indoguna (JII), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan gas. Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengungkapkan bahwa banyak warga kesulitan mendapatkan gas subsidi.
"Salah satu solusi terbaik adalah memperluas jaringan gas rumah tangga. Jika 30 persen penerima manfaat gas subsidi bisa beralih ke jargas, maka kuota gas subsidi dapat dialihkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan," ujar Djokas.
Namun, ia juga menyoroti kurangnya sinergi antara PT JII dan Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan jargas. Menurutnya, meskipun sebagian besar pendapatan PT JII berasal dari Kota Jambi, pemerintah kota tidak dilibatkan secara maksimal. "Kami hanya menjadi objek tanpa keterlibatan dalam pengelolaan," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Mukhlis, menambahkan bahwa kehadiran jargas di Kota Jambi merupakan hasil perjuangan dan usulan dari Pemkot Jambi. Namun, ia mempertanyakan efektivitas sistem distribusi saat ini.
"Kami ingin mengetahui seberapa banyak sambungan jargas yang sudah terpasang tetapi tidak mengalirkan gas. Kami meminta PT JII untuk memberikan data wilayah yang sudah terjangkau jargas," katanya.
Mukhlis juga mengkritik peran PT JII yang dinilai hanya sebagai operator pencatat dan penagih meteran. "Seharusnya PT JII lebih aktif dalam mengusulkan penambahan jaringan gas. Jika hanya mencatat dan menagih, cukup diserahkan kepada BUMD Kota Jambi," ujarnya tegas.
Sementara itu, pihak PT JII yang diwakili oleh Eka menjelaskan bahwa proyek jargas dimulai sejak 2012 dan mulai beroperasi pada 2015. Saat ini, terdapat 17 ribu sambungan jargas aktif yang dikelola PT JII, dengan rincian 13 ribu di Kota Jambi dan 4 ribu di Muaro Jambi.
"Sejauh ini, belum ada rencana penambahan jaringan baru," kata Eka. Ia juga menegaskan bahwa PT JII hanya bertugas mencatat meteran, sementara hasil pencatatan tidak masuk sebagai pendapatan perusahaan, melainkan hanya digunakan untuk menggaji karyawan.
Kelangkaan gas subsidi masih menjadi masalah yang harus segera diatasi, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada distribusi yang lancar. Dengan adanya dorongan DPRD Kota Jambi, diharapkan solusi jangka panjang seperti perluasan jargas dapat segera terealisasi guna mengurangi ketergantungan terhadap gas bersubsidi.
