"Datanya jangan sampai tumpang tindih. Selama ini data dari Kemensos, Pertamina, dan PLN berbeda-beda. Sekarang semua data dikumpulkan melalui satu pintu, yakni BPS. Perubahan data sudah dilakukan tiga kali, tinggal sedikit lagi," jelas Bahlil saat ditemui di Gedung BPH Migas, Kamis (9/1/2025).
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah menargetkan skema baru ini akan diumumkan pada tahun 2025. Meski belum memastikan waktu spesifik, ia optimis bahwa kebijakan ini akan segera dirampungkan.
"Saya tidak bisa menjamin diumumkan Januari 2025, tetapi kalau tahun ini, Insya Allah," ujarnya.
Pentingnya Data Akurat untuk Penyaluran BLT
Menurut Bahlil, akurasi data menjadi kunci dalam penyaluran BLT sebagai bentuk peralihan subsidi energi. Ia menegaskan bahwa tumpang tindih data penerima dari berbagai sumber harus dihindari untuk memastikan subsidi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berhak.
"Menyatukan data dari kementerian, lembaga, maupun BUMN menjadi satu sumber adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada kesalahan penerima bantuan. Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang tidak tepat, tentu tidak pas," katanya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap penyaluran subsidi energi dapat tepat sasaran, mendukung masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta menciptakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran subsidi.*
